Beberapa hari ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dikabarkan tengah mengalami kebangkrutan. Kabar itu pun membuat gelisah rumah sakit, tenaga kesehatan, dan juga para pemegang kartu BPJS. Apakah kabar bangkrutnya BPJS tersebut benar terjadi?
Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka, Kamis, 10 Maret 2016, Fahmi Idris, Direktur Utama BPJS, membantah keras kabar itu. Dia mengatakan balance sheet BPJS saat ini dalam keadaan seimbang. Pada tahun ini, lanjut Fahmi, neraca keuangan BPJS mendekati perkiraan, meski masih di bawah rekomendasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).
“Isu BPJS kolaps itu tidak benar adanya, karena balance sheet-nya sudah kita hitung antara pemasukan dan pengeluaran di tahun 2016 ini mendekati dengan apa yang kita perkirakan,” ungkap Fahmi, dikutip dari Tempo, Jumat, 11 Maret 2016.
Baca juga:
Lebih jauh, Fahmi menjelaskan, bila hanya dilihat dari sisi iuran peserta dan pengeluarkan dana BPJS, memang tidak seimbang. Namun harus diketahui bahwa Sumber keuangan BPJS tidak berasal dari itu saja, karena ada sumber dana lain selain iuran dari peserta BPJS.
“Kalau kita bicara iuran dan pengeluaran memang mismatch karena iuran pada dasarnya hitungannya masih di bawah rekomendasi dari Dewan Jaminan Sosial Nasional. Kalau dalam bahasanya kurang lebih underpricing dari iuran yang diharapkan,” terang Fahmi, dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, setkab.go.id, Jumat, 11 Maret 2016.
Situasi mismatch iuran dan pengeluaran BPJS tersebut, lanjut Fahmi, bisa diatasi dengan tiga solusi alternatif, yakni mengurangi manfaat, menaikkan iuran, atau ada sumber dana lain. Dari tiga opsi solusi tersebut, BPJS telah mengambil opsi ketiga, sumber dana lain yang telah dialokasikan di APBN.
“Jadi clear. Untuk diketahui publik, bahwa isu BPJS kolaps itu tidak benar adanya karena balance sheet-nya sudah kita hitung antara pemasukan dan pengeluaran di tahun 2016 ini mendekati dengan apa yang kita perkirakan,” tutupnya.
