Maraknya pembangunan hotel di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang malah menimbulkan banyak efek negatif dibanding positifnya telah sampai ke telinga Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X. Sultan meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat menghentikan investasi perhotelan di Jogja untuk sementara.
Sultan melihat salah satu efek negatif dari maraknya investasi perhotelan yang tak terkontrol di Jogja adalah adanya perang tarif yang tidak sehat antara pengusaha hotel. “Investasi (perhotelan) di Yogyakarta tidak kondusif, pemilik hotel memainkan harga,” kata Sultan saat ditemui di Kepatihan Yogyakarta, Selasa, 20 Oktober 2015.
Baca juga:
Kepada BKPM, Sultan menyarankan agar untuk ke depannya pembangunan hotel-hotel di Jogja dilakukan di wilayah yang tidak terlalu padat seperti Bantul dan Kulon Progo. Dalam beberapa tahun belakangan, investasi hotel di DIY dominan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.
Sultan juga menjelaskan, pemerintah kabupaten dan kota tidak punya wewenang untuk membatasi investasi hotel karena kewenangan itu berada di BKPM Pusat. “Untuk pembangunan hotel itu kewenangan pusat. Kalau hanya wisma, itu kewenangan kabupaten/kota,” terang Sultan, dikutip dari Tempo.co, Rabu, 21 Oktober 2015.
Sultan juga melihat, selama ini investor hotel yang ada di Jogja kebanyakan dari luar Jogja. Tak heran, maraknya investasi perhotelan di Jogja tidak lantas menaikan pendapatan DIY. “Perputaran uang tidak kembali ke Yogyakarta, melainkan dibawa ke luar Yogyakarta,” lanjutnya.
Berdasar data dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 silam, tercatat di Jogja ada 1.100 unit pennginapan. Dari jumlah tersebut, 100 unit penginapan di Jogja merupakan hotel berbintang, sementara 100 sisinya adalah hotel non-bintang.
